Narada

 
 

10/08/2020 - 25/08/2020 | Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker | DAFTAR SEKARANG

15/08/2020 - 16/08/2020 | Pelatihan ISO Management System – Batch 1 | DAFTAR SEKARANG

15/08/2020 - 16/08/2020 | QHSE Management System BATCH 10 | DAFTAR SEKARANG

18/08/2020 - 21/08/2020 | Pembinaan dan Sertifikasi Auditor SMK 3 – Batch 1 | DAFTAR SEKARANG

21/08/2020 - 24/08/2020 | Pembinaan dan Sertifikasi Auditor SMK 3 – Batch 2 | DAFTAR SEKARANG

22/08/2020 - 23/08/2020 | QHSE Management System BATCH 11 | DAFTAR SEKARANG

29/08/2020 - 30/08/2020 | Pelatihan ISO Management System – Batch 2 | DAFTAR SEKARANG

29/08/2020 - 30/08/2020 | QHSE Management System BATCH 12 | DAFTAR SEKARANG

31/08/2020 - 15/09/2020 | Pembinaan K3 Umum Sertifikasi Kemnaker | DAFTAR SEKARANG

05/09/2020 - 06/09/2020 | QHSE Management System BATCH 13 | DAFTAR SEKARANG

21/09/2020 - 04/10/2020 | Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker | DAFTAR SEKARANG

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas

 

Pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang berkesinambungan sangat penting bagi semua pekerja. Oleh karena itu pelatihan harus diberikan bagi :

  1. Pekerja yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain
  2. Pekerja yang ditugaskan ke bagian lain dari unit kerja yang sama
  3. Manajemen lini dan pengawas
  4. Pekerja tetap (kursus penyegaran)
  5. Kontraktor, mitra usaha atau pihak ketiga yang berperan penting dalam proyek.

Manajemen menggunakan program pelatihan sebagai media untuk menyampaikan informasi, menjaga kompetensi pekerja, mendorong dan membina perilaku yang aman dan memastikan pemahaman mengenai K3 di kalangan pekerja. Pekerja yang mendapat pelatihan yang baik, akan menjalankan pekerjaan dengan benar dan akan membuat peralatan operasi menjadi aman.

Pelatihan K3 diterapkan pada setiap divisi dan manajemen perusahaan yang bergerak di semua bidang terutama bagi yang membutuhkan K3 di dalamnya, termasuk pada Migas.

Sejarah tentang migas dimulai pada tahun 1871. yaitu dilakukannya pencarian minyak dan gas di Indonesia yang menyebabkan dikeluarkannya peraturan mengenai pertambangan pada tahun 1899 guna mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang wilayah kuasa pertambangan terhadap pemerintah. Usaha pertambangan migas telah mengalami perombakan dari sistem konsesi pada zaman penjajahan belanda menjadi sistem perjanjian karya setelah diberlakukannya UU No 44 tahun 1960 dan kemudian menjadi sistem bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) yang beroperasi sejak dimulainya kegiatan di lepas pantai Indonesia tahun 1966.

Sejarah perkembangan usaha pertambangan migas di Indonesia sejak awal  menyangkut hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup, dan telah menjadi masalah utama yang perlu diawasi oleh pemerintah secara ketat.

Usaha pertambangan migas mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan kegiatan yang dilakukan didalamnya memiliki resiko yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan motivasi peningkatan prestasi dalam bidang keselamatan dan kesehatan operasi dalam sub sektor migas, perlu dikembangkan kebijakan pemberian tanda penghargaan keselamatan migas, dertifikasi instalasi dan kesehatan, serta sertifikasi tenaga teknik khusus migas.

Berdasarkan UU No 44 tahun 1960, telah diterbitkan seperangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk mengatur, membina dan mengawasi masalah keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor migas, antara lain PP no 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi di Daerah Lepas Pantai dan PP No 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai pelaksanaan UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Sektor Pertambangan, pemerintah telah membuat pengaturan melalui PP No 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.

Pada kegiatan usaha migas, kecelakaan kerja dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu:

  1. Ringan, kecelakaan yang tidak menimbulkan kehilangan hari kerja (pertolongan pertama/first aid).
  2. Sedang, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja (tidak mampu bekerja sementara) dan diduga tidak akan menimbulkan cacat jasmani dan atau rohani yang akan mengganggu tugas pekerjaannya.
  3. Berat, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja dan diduga akan menimbulkan cacat jasmani atau rohani yang akan mengganggu tugas dan pekerjaannya.
  4. Meninggal/fatal, kecelakaan yang menimbulkan kematian segera atau dalam jangka waktu 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.

UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan kepada badan usaha dan atau bentuk usaha tetap, wajib menjamin standar dan mutu, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan produk dalam negeri.

Untuk mewujudkan amanat tersebut dan dalam rangka menyambut era globalisasi, diperlukan suatu standar nasional dan kompetensi yang dapat mengakomodir hal-hal tersebut, melindungi kepentingan negara serta menunjang keselamatan migas.

Keselamatan migas adalah ketentuan tentang standardisasi peralatan, sumber daya manusia, pedoman umum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan andal, aman dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi aman dan sehat bagi pekerja (K3), aman bagi masyarakat umum (KU), aman bagi lingkungan (KL) serta aman dan andal bagi instalasi migas sendiri (KI).

Keselamatan pekerja adalah suatu perlindungan bagi keamanan dan kesehatan pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Agar keselamatan pekerja dapat tercapai, persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain terdapatnya standardisasi kompetensi, tempat kerja dan lingkungan kerja yang baik, prosedur kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD) bagi yang bekerja di tempat berbahaya.

Keselamatan umum merupakan perlindungan bagi keamanan masyarakat umum sehingga dapat terhindar dari kecelakaan yang disebabkan oleh kegiatan usaha migas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan penyuluhan terhadap bahaya migas, tanda peringatan atau larangan, sertifikat kelaikan terhadap instalasi dan peralatan, tanda keselamatan produk dan sebagainya.

Keselamatan lingkungan berfungsi untuk melindungi lingkungan sekitar terhadap pencemaran yang disebabkan dari proses pada industri migas. Untuk mencegah hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan bagi kegiatan usaha migas, antara lain studi lingkungan, bahan-bahan kimia yang digunakan dalam operasi telah memenuhi persyaratan, teknologi yang tepat, terdapat peralatan pemantauan, pencegahan dan pencemaran lingkungan, mengacu pada baku mutu lingkungan, terdapat SDM yang kompeten, sistem tanggap darurat dan sistem manajemen lingkungan.

Keselamatan instalasi/peralatan merupakan suatu perlindungan bagi instalasi dan peralatan yang digunakan sehingga dapat terhindar dari kerusakan yang dapat membahayakan bagi para pekerja, lingkungan, masyarakat umum serta kerugian investasi. Untuk dapat menghindari hal tersebut, terdapat beberapa peralatan, antara lain prosedur operasi dan perawatan, sertifikat kelaikan instalasi dan peralatan, penggunaan standar/SNI, tanda kesesuaian SNI, sertifikat kompetensi bagi pekerja, kesiapan alat pemadam, prosedur dan latihan tanggap darurat dan tanda keselamatan produk.

Tujuan dilakukan Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  • Mencegah tindakan tidak aman
  • Mencegah terjadinya kecelakaan kerja
  • Memelihara kelancaran proses dan produktivitas kerja
  • Mencegah penyakit akibat kerja
  • Memelihara keamanan lingkungan kerja
Manfaat Inspeksi K3 Migas
  • Untuk menggairahkan kembali (interest) terhadap keselamatan kerja
  • Untuk mengecek apakah ada suatu penyimpangan/pertentangan dari program yang sudah ditentukan
  • Mengevaluasi kembali semua safety standard yang ada
  • Guna memeriksa fasilitas-fasilitas baru
  • Sebagai bahan untuk safety meeting
Pelaksanaan Inspeksi pada K3 Migas

Pelaksanaan inspeksi K3 pada sektor migas dapat dilakukan dengan seperti berikut.

  • Extern Perusahaan

Pelaksanaan inspeksi yang dilaksanakan oleh petugas yang berada di luar perusahaan. Contoh petugas yang melaksanakan inspeksi di luar perusahaan adalah petugas asuransi, inspektur KK dari instansi pemerintah.

  • Intern Perusahaan

Sedangkan inspeksi yang dilakukan pada internal perusahaan dilakukan oleh petugas yang berada di lingkungan perusahaan bersangkutan, seperti pengawas perusahaan setempat, pengawas keselamatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada sektor migas perlu mendapatkan perhatian dikarenakan memiliki resiko yang cukup besar dalam melakukan kegiatannya. Dengan meningkatkan motivasi dan penghargaan bagi pekerja, dapat mendorong perilaku untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu kebutuhan lain yang diperlukan bagi pekerja dalam sektor migas ini adalah diperlukannya pelatihan K3.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Kami siap membantu anda