Narada

 
 

10/08/2020 - 25/08/2020 | Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker | DAFTAR SEKARANG

15/08/2020 - 16/08/2020 | Pelatihan ISO Management System – Batch 1 | DAFTAR SEKARANG

15/08/2020 - 16/08/2020 | QHSE Management System BATCH 10 | DAFTAR SEKARANG

18/08/2020 - 21/08/2020 | Pembinaan dan Sertifikasi Auditor SMK 3 – Batch 1 | DAFTAR SEKARANG

21/08/2020 - 24/08/2020 | Pembinaan dan Sertifikasi Auditor SMK 3 – Batch 2 | DAFTAR SEKARANG

22/08/2020 - 23/08/2020 | QHSE Management System BATCH 11 | DAFTAR SEKARANG

29/08/2020 - 30/08/2020 | Pelatihan ISO Management System – Batch 2 | DAFTAR SEKARANG

29/08/2020 - 30/08/2020 | QHSE Management System BATCH 12 | DAFTAR SEKARANG

31/08/2020 - 15/09/2020 | Pembinaan K3 Umum Sertifikasi Kemnaker | DAFTAR SEKARANG

05/09/2020 - 06/09/2020 | QHSE Management System BATCH 13 | DAFTAR SEKARANG

21/09/2020 - 04/10/2020 | Pembinaan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker | DAFTAR SEKARANG

Perbedaan Sertifikasi Ahli K3 Kemnaker VS Ahli K3 BNSP

 

Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk dipahami agar dapat diterapkan dengan benar dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, diperlukan cara-cara untuk bisa memahami K3 di tempat kerja salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan K3.

Pelatihan K3 memiliki beberapa jenis seperti pelatihan QHSE Management System, pelatihan QHSE dan pelatihan Ahli K3 Umum sertifikasi Kemnaker  dan BNSP. Perbedaan pelatihan Ahli K3 Umum sertifikasi Kemnaker RI dan BNSP adalah sebagai berikut.

  • Kelembagaan yang memberikan sertifikasi

Ahli K3 Umum Kemnaker adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU 1/1970 dan membantu pelaksanaannya.

Sedangkan Ahli K3 sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang merupakan lembaga independen dan dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan PP No 23 Tahun 2004 dan telah disempurnakan kedalam PP No 10 Tahun 2018 , memberikan sertifikasi berdasarkan penilaian kompetensi oleh suatu badan penilai atau assessor yang telah ditunjuk secara khusus.

  • Dasar Hukum

Kedua pelatihan ini sama-sama mengacu pada UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Meskipun sama-sama mengacu pada UU yang sama, penunjukkan/sertifikasi Ahli K3 Kemnaker dan Ahli K3 BNSP mengacu pada dasar hukum yang berbeda.

Penunjukkan Ahli K3 Kemnaker mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3. Sedangkan penunjukkan Ahli K3 BNSP mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008 tentang penerapan SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang K3.

  • Persyaratan

Persyaratan Ahli K3 Umum sertifikasi Kemnaker didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/MEN/1992 pasal 3 & 4

Pasal 3

Untuk dapat ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Berpendidikan Sarjana, Sarjana Muda atau Sederajat dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun;
  2. Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun:
    a. berbadan sehat, berkelakuan baik;
    b. bekerja penuh di instansi yang bersangkutan;
    c. lulus seleksi dari Tim Penilai.

Pasal 4

  1. Penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan instansi kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan:
    a. Daftar riwayat hidup;
    b. Surat keterangan pengalaman kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja;
    c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
    d. Surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan sesuai untuk melaksanakan tugas sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
    e. Surat berkelakuan baik dari Polisi;
    f. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan;
    g. Foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir;
    h. Sertifikat pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan kerja, apabila yang bersangkutan memilikinya

Berikut adalah beberapa persyaratan untuk menjadi seorang Ahli K3 Umum sertifikasi BNSP yang didasarkan pada tingkatan :

  1. Ahli K3 Umum Muda (level pelaksana)
    a. Sarjana K3 (S1), pengalaman kerja 6 bulan dibidang K3b. S1 Teknik non K3, pengalaman kerja 1 Tahun dibidang K3c. S1 non Teknik dan non K3, pengalaman kerja 1 Tahun dibidang K3d. D3, pengalaman kerja 2 Tahun dibidang K3e. SLTA, pengalaman 3 tahun di bidang K3
  2. Ahli K3 Umum Madya
    a. Pendidikan Sarjana K3 (S1), pengalaman kerja 2 Tahun dibidang K3
    b. S1 Teknik (non K3), pengalaman kerja 5 Tahun dibidang K3c. S1 non Teknik dan non K3, pengalaman kerja 7 Tahun dibidang K3d. D3, pengalaman kerja 8 Tahun dibidang K3e. SLTA/SMK, pengalaman 10 Tahun dibidang K3
  3. Ahli K3 Umum Utama
    a. Sarjana K3 (S1), pengalaman kerja 5 Tahun dibidang K3b. S1 Teknik non K3, pengalaman kerja 8 Tahun dibidang K3c. S1 Non Teknik dan non K3, pengalaman kerja 10 Tahun dibidang K3Selain persyaratan di atas, yang harus diperhatikan juga adalah melengkapi berbagai administrasi yang telah ditentukan, seperti:1)    Fotokopi Ijasah terakhir2)    Fotokopi KTP/paspor

    3)    Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

    4)    Surat Rekomendasi dari perusahaan  (bila ada)

    5)    Sertifikat Pelatihan K3 yang pernah diikuti sebelumnya (bila ada)

    6)    CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja

  • Fungsi dan Posisi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 2 Tahun 1992, bahwa Ahli K3 Umum sertifikasi Kemnaker adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja. Selain itu Ahli K3 Kemnaker juga sebagai penasihat perusahaan yang berkaitan dengan K3 serta sebagai sekretaris dalam P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau Komite K3 Perusahaan dengan mendapatkan kewajiban dan wewenang khusus dari Kemnaker.

Sedangkan Ahli K3 Umum BNSP merupakan pengakuan atas kompetensi seseorang dan memiliki wewenang yang terbatas yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan, jikalau yang bersangkutan telah bekerja.

  • Kompetensi

Ahli K3 Kemnaker berkompeten untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan pengendalian masalah terkait K3 sesuai dengan tempat kerja dan terutama melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja

Sedangkan Ahli K3 BNSP memiliki 7 kompetensi yang disesuaikan dengan tingkatannya, yaitu:
1. Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi.
2. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
4. Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
6. Memecahkan masalah
7. Menggunakan teknologi
Penjelasan secara teknis dan detail dapat dilihat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008.

  • Dokumen

Bagi Ahli K3 Umum Kemnaker akan mendapatkan 3 buah dokumen, yaitu :

  1. Sertifikat Keikutsertaan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum,
  2. Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum; dan
  3. Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3/Lisensi K3

Selain ketiga dokumen tersebut, Ahli K3 Umum Kemnaker juga akan mendapatkan 1 buah pin dan 1 buah lencana bertuliskan “Penegak Ketentuan K3, Panca Karsa, Ahli K3

Sedangkan bagi Ahli K3 Umum BNSP, akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berisikan telah berkompeten dalam unit kompetensi tertentu di bidang K3.

  • Masa Pelatihan

Masa Pelatihan bagi Ahli K3 Umum Kemnaker adalah selama 12 hari kerja, sedangkan bagi Ahli K3 Umum BNSP memiliki masa pelatihan selama 4 hari kerja.

  • Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat

Masa berlaku kedua sertifikat adalah masing-masing selama 3 tahun. Namun yang membedakan adalah melakukan perpanjangannya. Untuk memperpanjang sertifikat Ahli K3 Umum Kemnaker dokumen yang harus diperpanjang dalam rentang 3 tahun sekali adalah dokumen SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan Lisensi K3 berdasarkan Permenaker No 2 tahun 1992 pasal 7.
Sedangkan perpanjangan Ahli K3 BNSP harus melakukan uji kompetensi kembali.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Kami siap membantu anda